ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA
(A T A P I)


BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA den-gan singkatan ATAPI

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan di setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

  1. ATAPI ditingkat Pusat berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta
  2. ATAPI ditingkat daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan
  3. ATAPI ditingkat Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / Kota yang bersangkutan

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

BAB II

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas

ATAPI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Pasal 5

Landasan

Landasan konstitusi ATAPI adalah:

  1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional
  2. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta turunannya
  3. Undang-Undang No. 1 tahun 1987, tentang kamar dagang dan industri
  4. Undang-Undang No. 5 tahun 1985, tentang organisasi kemasyarakatan
  5. Peraturan Dasar ATAPI
  6. Keputusan Dewan Pendiri

BAB III

DEWAN PENDIRI

Pasal 6

Dewan Pendiri


  1. Dewan pendiri ATAPI adalah orang-orang yang mempunyai keberanian, kepedulian, tekat, semangat, dan mempunyai jati diri yang tidak tercela. Dewan Pendiri terdiri dari orang-orang yang banyak mengerti mengenai Pengembangan Jasa Konstruksi. Dewan Pendiri ATAPI berjumlah 5 (lima) orang atau lebih.
  2. Dewan Pendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi, berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
  3. Dewan Pendiri mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:
  • Menunjuk dan memberhentikan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus, apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
  • Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan serta program kerja ATAPI yang dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  • Memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Pusat ATAPI
  • Dewan Pendiri menunjuk secara langsung Ketua Umum, sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP-ATAPI, sedangkan MUNAS hanya memilih ketua-ketua dan unsur pengurus lainnya serta pertanggungjawaban DPP
  • Dewan Pendiri mengesahkan struktur komposisi Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat ATAPI, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.
  • Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat ATAPI, dilakukan dalam Rapat Khusus Dewan Pendiri dan dilantik dalam MUNAS.
  • Dewan Pendiri dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang-ga (AD/ART) apabila diperlukan penyempurnaan atau perbaikan pasal-pasal yang diperlukan
  • Keputusan Dewan Pendiri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Ke-putusan Dewan Pendiri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan syah demi hukum.
  • Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan oleh Ra-pat Khusus Dewan Pendiri, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, atau atas permintaan anggota Dewan Pendiri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
  • Para anggota Dewan Pendiri, memilih salah seorang anggota Dewan Pendiri menjadi ketua yang juga merangkap sebagai anggota.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendiri diatur dalam Peraturan Khusus Organisasi.

Pasal 7

Rapat Dewan Pendiri

  1. Tiap-tiap tahun setelah laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dis-ampaikan kepada dan diterima oleh Dewan Pendiri, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dilakukan di depan peserta Musyawarah Nasional (MU-NAS) sebagai laporan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dengan salinan ditujukan kepada Dewan Pendiri.
  2. Rapat Luar Biasa Dewan Pendiri diadakan tiap kali dianggap perlu oleh Dewan Pendiri sendiri maupun atas permintaan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat.
  3. Ketua Dewan Pendiri atau seorang anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh pa-ra anggota Dewan Pendiri yang lain, memanggil segenap anggota Dewan Pendiri untuk mengadakan rapat luar biasa Dewan Pendiri, dengan surat undangan yang dikirimkan secara tercatat ke alamat terakhir masing-masing anggota Dewan Pen-diri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat tersebut diadakan.

dengan pengertian bahwa tanggal surat undangan dan tanggal rapat tidak dihitung.

  1. Segala rapat diketuai oleh Dewan Pendiri dan jika ketua Dewan Pendiri tidak hadir, rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pendiri lainnya yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir.
  2. Dalam rapat ini masing-masing anggota Dewan Pendiri berhak untuk mengeluarkan satu suara.
  3. Seorang anggota Dewan Pendiri dalam rapat hanya boleh diwakili oleh anggota Dewan Pendiri lainnya atau seorang lain dengan surat kuasa khusus.
  4. Segala rapat untuk mengubah atau membubarkan organisasi, sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar ini, hanya dapat secara syah diselenggarakan bila dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, dan usul/keputusan yang berkenan didukung atau disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari seluruh anggota Dewan Pendiri yang hadir.
  5. Segala rapat lain dengan maksud tersebut pada ayat 7 diatas, hanya terselenggarakan dengan sah, apabila dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, usul/keputusan yang berke-nan didukung atau disetujui oleh sekurang-kurangnya suara terbanyak biasa.
  6. Jika atas undangan tersebut, anggota sekurang-kurangnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari seluruh anggota Dewan Pendiri yang hadir atau terwakili dengan sah kurang dari quorum tersebut dalam ayat 7 dan 8 diatas, maka secepat-cepatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kemudian (dengan pengertian tanggal surat panggilan dan tanggal rapat tidak dihi-tung), ketua dapat memanggil untuk rapat berikutnya, dalam rapat berikut ini dapat diambil/disetujui oleh sedikitnya ½ + 1(satu per dua Plus satu) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Bentuk

Organisasi ATAPI dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah merupakan satu kesatuan, mandiri dan nirlaba serta tidak merupakan bagian dari salah satu organisasi politik.

Pasal 9

Tujuan

ATAPI bertujuan :

  1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha, bagi kepentingan anggota ASOSIASI TENAGA AHLI PEMBORONG INDONESIA (ATAPI) sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional di bidang jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spesialisasi dalam rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha Nasional yang berdaya saing tinggi
  2. Membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan pelaku sebagai penyedia jasa pada jasa pelaksana bersifat spesialisasi keahlian dengan instansi pemerintah pada khususnya baik ditingkat Pusat , Provinsi dan Kabupaten /Kota
  3. Menghimpun dan membentuk kekuatan ekonomi secara bersama dalam dunia usaha jasa pelaksana konstruksi spesialisasi sehingga tercipta upaya saling mendukung sesama anggota

Pasal 10
Struktur

Struktur ATAPI adalah merupakan satu kesatuan yang terkait oleh satu garis hubungan jenjang bertingkat, dimana setiap kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat Pusat. Masing masing tingkatan dengan sebutan sebagai berikut :

  1. Pimpinan ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat ATAPI disingkat DPP-ATAPI
  2. Pimpinan ditingkat daerah Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah ATAPI dengan menyebutkan Propinsinya, disingkat DPD – ATAPI dengan menyebut Propinsi
  3. Pimpinan ditingkat daerah Kabupaten / Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang ATAPI dengan menyebutkan Kabupaten / Kota disingkat DPC-ATAPI dengan menyebutkan Kabupaten / Kota

Pasal 11

Perangkat

Perangkat organisasi ATAPI di setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

1. Perangkat organisasi di tingkat Pusat terdiri atas :

  • Musyawarah Nasional disingkat MUNAS
  • Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS
  • Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS
  • Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS
  • Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP

2. Perangkat organisasi ditingkat Propinsi terdiri atas :

  • Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA
  • Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi disingkat MUSDALUB
  • Musyawarah Kerja Daerah Provinsi disingkat MUKERDA
  • Rapat Pimpinan Daerah Provinsi disingkat RAPIMDA
  • Dewan Pimpinan Daerah Provinsi disingkat DPD

3. Perangkat organisasi ditingkat kabupaten / kota terdiri atas :

  • Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB
  • Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB
  • Musyawarah Kerja Cabang disingkat MUKERCAB
  • Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Keanggotaan

Keanggotaan ATAPI diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Anggota Biasa yaitu orang perseorangan yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi.
2. Anggota Luar Biasa yaitu tokoh masyarakat / pengusaha.

Pasal 13

Hak Anggota

Hak anggota diatur dengan ketentuan sebagai berikut

1. Anggota Biasa mempunyai :

  • Hak suara yaitu hak bicara, hak mengambil keputusan, hak dipilih dan memilih pengurus ATAPI
  • Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan hak pelayanan untuk mendapat in-formasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai :

  • Hak bicara yaitu hak mengajukan usul, saran, dan pendapat serta mengajukan pertanyaan
  • Hak untuk mengikuti semua kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 14

Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi dan Kode Etik organisasi

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 15

Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional diatur dengan ketentuan sebgai berikut :

1. Kewenangan MUNAS adalah :

  • Menyusun Anggaran Dasar
  • Menilai pertanggungjawaban DPP
  • Menetapkan kebijaksanaan Umum

2. Pelaksanaan periodisasi dilaksanakan melalui MUNAS sekali dalam 5 (lima) tahun masa jabatan DPP.
3. Peserta MUNAS terdiri dari atas:
a. Peserta Penuh yaitu utusan dari :
1. DPP sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPP
2. DPD sebanyak 1 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD-PROV
b. Peserta Peninjau yaitu utusan dari :
1. DPP maksimum 5 (lima) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPP
2. DPD maksimum 2 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD-PROV
4. Hak Peserta MUNAS diatur dengan ketentuan :
a. Peserta penuh mempunyai hak suara
b. Peserta peninjau menjadi hak bicara
5. Penanggung jawab MUNAS adalah DPP dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPP

Pasal 16

Musyawarah Nasional Khusus

Musyawarah Nasional Khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kewenangan MUNASUS untuk menyusun perubahan Anggaran Dasar
2. Pelaksanaan MUNASUS sewaktu-waktu atas permintaan minimal 2/3 (dua perti-ga) dari jumlah DPD-PROV yang ada dan atau adanya keputusan Dewan Pendiri
3. Peserta MUNASUS sama dengan Peserta MUNAS
4. Hak Peserta MUNASUS sama dengan Hak Peserta MUNAS
6 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
5. Penanggung jawab MUNASUS adalah DPP dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPP.

Pasal 17

Musyawarah Kerja Nasional

1. Kewenangan MUKERNAS adalah:

  • Menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga
  • Merevisi Kebijaksanaan Umum
  • Menyusun Rencana Kerja

2. Pelaksanaan MUKERNAS minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepen-gurusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan DPD dengan jumlah minimal 2/3 (duapertiga) dari DPD yang ada dan atau adanya Keputusan Dewan Pendiri
3. Peserta MUKERNAS adalah sama dengan Peserta Penuh MUNAS
4. Hak Heserta MUKERNAS sama dengan Hak Peserta Penuh MUNAS
5. Penanggung jawab MUKERNAS adalah DPP
Pasal 18
Rapat Pimpinan Nasional
Rapat Pimpinan Pusat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kewenangan RAPIMNAS untuk membantu menyusun dan menetapkan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh DPP.
2. Pelaksanaan RAPIMNAS minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepengu-rusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang ada ditambah dengan se-kurang kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang kabupaten / kota yang ada, dan atau adanya keputusan Dewan Pendiri.
3. Peserta RAPIMNAS sama dengan Peserta Penuh MUNAS.
4. Hak peserta RAPIMNAS sama dengan hak Peserta Penuh MUNAS
5. Penanggungjawab RAPIMNAS adalah DPP
Pasal 19
Rapat Dewan Pimpinan
Rapat Dewan Pimpinan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-jaksanaan DPP
2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan
b. Tugas dan wewenang mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja DPP.
Pasal 20
Musyawarah Daerah
Musyawarah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kewenangan MUSDA adalah
a. Menilai pertanggungjawaban DPD
b. Menetapkan kebijaksanaan Umum
c. Memilih Dewan Pimpinan Harian dari DPD
2. Pelaksanaan MUSDA sekali dalam lima tahun diakhiri masa jabatan DPD
7 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
3. Peserta MUSDA-PRO terdiri dari:
a. Peserta penuh yaitu utusan dari :
1. DPD sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD- PROV
2. DPC-KAB/DPC-KOT sebanyak 1 (satu) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC- KAB/DPC-KOT
3. DPP sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dapat mandat dari Ketua Umum DPP
b. Peserta peninjau yaitu utusan dari :
1. DPD-PROV sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD-PROV
2. DPD- KAB/DPD-KOT sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dinyatakan dengan surat mandat dari DPD- KAB/DPD-KOT
4. Hak peserta MUSDA
a. Peserta penuh mempunyai hak suara
b. Peserta peninjau hak bicara
5. Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan DPD :
a. Peserta MUSDA-PRO menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) formatur
b. Penetapan formatur melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak maka di-laksanakan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia.
c. Formatur terpilih adalah peserta penuh dan harus sudah pernah menjabat mi-nimal 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagai salah satu unsur Dewan Pimpinan Harian di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
d. Urutan suara terbanyak kesatu diprioritaskan menjadi Ketua, dan jika menolak maka diserahkan kepada kesepakatan formatur.
e. Ketua terpilih hanya memilih dan menyusun anggota Dewan Pimpinan dari DPC
6. Penanggungjawab MUSDA adalah DPD dan untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPD
Pasal 21
Musyawarah Daerah Luar Biasa
Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kewenangan MUSDALUB adalah :
a. Menilai pertanggungjawaban DPD
b. Memberhentikan DPD walaupun masa tugas belum berakhir
c. Memilih Dewan Pimpinan yang baru dari DPD untuk masa periode tersisa.
d. Menetapkan Kebijaksanaan Umum
2. Pelaksanaan MUSDALUB sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP
3. Peserta MUSDALUB sama dengan Peserta MUSDA
4. Hak peserta MUSDALUB-PRO sama dengan hak Peserta MUSDA
5. Tata cara pemilihan Ketua sama dengan tata cara pemilihan pada MUSDA
6. Penanggung jawab MUSDALUB adalah DPD, dan untuk pelaksanaannya diben-tuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPD
Pasal 22
Musyawarah Kerja Daerah
Musyawarah kerja Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kewenangan MUKERDA adalah:
a. Merevisi Kebijaksanaan Umum
b. Menyusun Rencana Kerja.
8 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
2. Pelaksanaan MUKERDA minimal 1 (satu) kali dalam satu masa periode kepengu-rusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP.
3. Peserta MUKERDA adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA
4. Hak peserta MUKERDA sama dengan hak Peserta Penuh MUSDA
5. Penanggungjawab MUKERDA adalah DPD
Pasal 23
Rapat Pimpinan Daerah
Rapat Pimpinan Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kewenangan RAPIMDA untuk membantu menyusun dan menetapkan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh DPD
2. Pelaksanaan RAPIMDA minimal 1(satu) kali dalam satu masa periode kepenguru-san atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC-KAB / DPC-KOT yang ada dan atau adanya keputusan DPP
3. Peserta RAPIMDA adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA
4. Hak peserta RAPIMDA sama dengan hak Peserta Penuh MUSDA
5. Penanggungjawab RAPIMDA adalah DPD
Pasal 24
Rapat Dewan Pimpinan Daerah
Rapat Dewan Pimpinan Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-jaksanaan DPD
2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan
b. Tugas dan wewenang mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja DPD
Pasal 25
Musyawarah Cabang
Musyawarah Cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kewenangan MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT adalah
a. Menilai pertanggungjawaban DPC-KAB / DPC-KOT
b. Menetapkan kebijaksanaan Umum
c. Memilih Dewan Pimpinan dari DPC-KAB / DPC KOT
2. Pelaksanaan MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT sekali dalam lima tahun diakhir ma-sa jabatan DPC-KAB / MUSCAB-KOT
3. Peserta MUSCAB-KAB / MUSCAB-KOT terdiri dari
a. Peserta Penuh yaitu utusan dari :
1. DPC-KAB / KOT sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT.
2. Anggota minimal ¼ (satu per empat) dari jumlah anggota yang telah memiliki KTA yang diatur dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT
3. DPD sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mendapat mandat dari Ketua Propinsi
b. Peserta Peninjau yaitu orang perseorangan yang dinyatakan dengan surat mandat dari DPC-KAB / KOT
4. Hak peserta MUSCAB-KAB / KOT
a. Peserta Penuh mempunyai hak suara
9 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
b. Peserta Peninjau hak bicara
5. Tata cara pemilihan Ketua DPC-KAB / KOT
a. Peserta MUSCAB-KAB / KOT menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) forma-tur
b. Penetapan formatur melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak maka di-laksanakan cara pemungutan suara langsung bebas dan rahasia.
c. Formatur terpilih adalah peserta penuh dan sudah pernah menjabat minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus sebagai salah satu unsur DPC-Kab/Kot.
d. Urutan suara terbanyak kesatu diprioritaskan menjadi Ketua, dan jika menolak maka diserahkan kepada kesepakatan formatur.
e. Ketua terpilih hanya memilih dan menyusun anggota Dewan Pimpinan dari DPC-Kab/Kot.
6. Penanggungjawab MUSCAB-KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT dan untuk melak-sanakannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung-jawab kepada DPC-KAB/KOT
Pasal 26
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kabupaten/Kota
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kab/Kot diatur dengan ketentuan sebagai berikut
1. Kewenangan MUSCABLUB-KAB / KOT adalah :
a. Menilai pertanggungjawaban DPC-KAB / KOT
b. Memberhentikan DPC-KAB / KOT walaupun masa tugas belum berakhir
c. Memilih Dewan Pimpinan yang baru dari DPC-KAB / KOT untuk masa periode tersisa
d. Menetapkan Kebijaksanaan Umum
2. Pelaksanaan MUSCABLUB -KAB /KOT sewaktu-waktu atas permintaan lebih be-sar dari ½ jumlah anggota yang memiliki KTA yang ada dan atau adanya keputu-san DPD
3. Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT sama dengan Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT
4. Hak Peserta MUSCABLUB -KAB / KOT sama dengan Hak Peserta MUSCAB KAB / KOT
5. Tata cara pemilihan Ketua DPC-KAB / KOT sama dengan tata cara pemilihan pa-da MUSCAB-KAB / KOT
6. Penanggungjawab MUSCABLUB-KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT, dan untuk pe-laksanaannya dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertang-gungjawab kepada DPC-KAB/KOT.
Pasal 27
Musyawarah Kerja Cabang Kabupaten/Kota
Musyawarah Kerja Cabang Kabupaten/Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut
1. Kewenangan MUKERCAB -KAB/ KOT adalah:
a. Merevisi Kebijaksanaan Umum
b. Menyusun Rencana Kerja.
2. Pelaksanaan MUKERCAB-KAB/KOT minimal 1 (satu) kali dalam satu masa peri-ode kepengurusan atau sewaktu-waktu atas permintaan lebih besar dari ¼ (satu perempat) jumlah anggota yang memiliki KTA yang ada dan atau adanya keputu-san DPD
3. Peserta MUKERDA-KAB / MUKERDA-KOT adalah sama dengan Peserta Penuh MUSDA-KAB / MUSDA-KOT
4. Hak peserta MUKERCAB -KAB/KOT sama dengan Hak Peserta Penuh MUSCAB-KAB/KOT
5. Penanggungjawab MUKERCAB -KAB/KOT adalah DPC-KAB/KOT
10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga “ATAPI”
Pasal 28
Rapat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota
Rapat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten / Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Pimpinan disingkat RDP
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
b. Tugas dan wewenang memonitoring dan mengevaluasi serta menetapkan kebi-jaksanaan DPC-KAB/KOT
2. Rapat Dewan Pimpinan lengkap disingkat RDPL
a. Dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan
b. Tugas dan wewenangnya adalah mengevaluasi secara berkala terhadap pelak-sanaan rencana kerja DPC-KAB /KOT
BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 29
Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan diatur dengan ketentuan :
1. Pengambilan keputusan pada musyawarah dan rapat dapat dinyatakan sah bila jumlah yang hadir mencapai Kuorum.
2. Musyawarah / Rapat dinyatakan kuorum bila peserta yang hadir lebih besar dari 2/3 jumlah Peserta Penuh, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam Mu-syawarah / Rapat tersebut.
3. Jika belum mencapai kuorum, musyawarah / rapat dapat ditunda selama 12 jam untuk memberi kesempatan hadir kepada Peserta yang mempunyai hak sebagai Peserta Penuh.
4. Setelah masa tunda ternyata tetap tidak kuorum maka musyawarah / rapat dapat diteruskan jika jumlah Peserta yang hadir lebih besar dari ½ Jumlah Peserta Pe-nuh dan keputusan dinyatakan sah serta mengikat.

2